Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Saudara-saudara, seluruh rakyat Indonesia di mana pun Saudara berada,
Pada malam hari ini, saya ingin memberikan penjelasan yang hari-hari terakhir ini menjadi perhatian masyarakat luas, yaitu perbedaan pandangan ataupun perselisihan antara pihak Polri dan pihak KPK di dalam menjalankan tugas bersamanya, menegakkan hukum, utamanya memberantas korupsi, kemudian dampaknya telah sama-sama kita rasakan. Oleh karena itu, saya pandang perlu sekali lagi, untuk memberikan penjelasan pada malam hari ini.
Kita masih ingat bahwa dulu pernah ada perselisihan antara KPK dengan Polri, ketika juga ada perbedaan pendapat menyangkut Pak Susno Duadji dengan Pak Bibit dengan Pak Chandra. Dan sekarang, kalau kita simak hari-hari terakhir ini situasinya juga berkembang ke arah yang tidak sehat.
Penjelasan ini juga, saya perlukan, agar ketika saya harus kembali turun tangan, rakyat bisa mengerti mengapa saya harus melakukan langkah itu. Kita mengetahui, bahwa sebenarnya pihak Polri dan KPK berupaya untuk menyelesaikan dan mengatasi perbedaan pandangan dan perselisihan itu merujuk kepada Undang-Undang dan MoU atau Nota Kesepakatan, atau Memorandum of Understanding. Tetapi tidak bisa dicapai kesepakatan yang bulat.
Sungguhpun demikian, saya terus terang sangat berhati-hati, jika harus memasuki wilayah di mana KPK sedang bekerja. Mengapa, Saudara-saudara? Isunya pasti akan menjadi sensitif, dikira Presiden mempengaruhi KPK. Sekaligus pada kesempatan yang baik ini, saya ingin meluruskan karena sejumlah SMS yang saya terima sejak dua hari yang lalu sampai hari ini, ada yang beranggapan bahwa KPK itu di bawah Presiden, tidak.